Kredit usaha keil merupakan fasilitas kredit yang ditujukan guna membantu pelaku Usaha Mikro Keil serta Menengah (UMKM) maupun koperasi yang juga memiliki usaha. Akan tetapi ketika anda ingin meminjam sejumlah modal dana ke bank memang tidak dikenakan adanya agunan atau barang jaminan. Dengan adanya kredit ini, baik UMKM maupun koperasi yang sudah memiliki usaha dapat memperoleh pinjaman modal dengan persyaratan ukup mudah. Pada intinya memang tetap harus ada bentuk usaha serta terlihat seara fisik. Dimana adanya usaha agar tidak terjadi satu kesalahan fatal dalam penggunaan dana hasil kredit modal usaha UMKM.

Pentingnya memahami berbagai hal terkait kredit modal UMKM

Seringkali terjadi masyarakat yang sudah berbondong-bondong ke bank rujukan dengan tujuan guna meminjam dana dari kredit modal UMKM. Sebagian besar dari masyarakat tersebut akhirnya keewa, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki bentuk usaha. Sementara yang mereka ketahui pinjaman modal UMKM ditujukan untuk membantu rakyat. Sehingga ketika berkas pengajuan mereka ditolak oleh bank yang munul adalah protes. Memang sangat perlu untuk anda pahami bahwa pihak yang tidak memiliki usaha tersebut tidak masuk ke dalam skema penyaluran kredit UMKM.

Hal yang dikhawatirkan adalah dana dari bank penjamin kredit UMKM bukan dimanfaatkan sebagai pendukung perkembangan usaha. Melainkan justru digunakan untuk membayar hutang maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya, jika hal seperti ini yang terjadi mengakibatkan sasaran kredit UMKM akan meleset. Selain itu, pemerintah juga memiliki program dalam bentuk yang lain dengan tujuan membantu masyarakat kurang mampu sebagai dana bantuan bukan modal usaha.

Sekali lagi perlu anda pahami jika penyaluran kredit UMKM merupakan usaha dari pemerintah dalam menyalurkan dana pembiayaan terhadap usaha UMKM dan koperasi. Kredit yang satu ini didukung oleh sejumlah departemen negara seperti halnya Kementerian Koperasi dan UMKM, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen dalam bidang Pertanian. Bukan hanya sejumlah departemen dalam negeri saja akan tetapi juga didukung oleh beberapa bank besar di tanah air sekaligus bank-bank berskala daerah.

Pembentukan komite khusus penanganan kredit modal UMKM

Dalam mengkoordinasikan penyaluran kredit usaha keil ini pemerintah memang dengan sengaja membentuk komite kebijakan. Dimana selanjutnya Komite Koordinator Bidang Perekonomian akan mengkoordinasikan kebijakan terhadap penjaminan kredit. Sementara untuk beberapa hal penting yang perlu untuk dikoordinasikan tersebut antara lain adalah:

1. Penyiapan UMKM dan koperasi yang sesuai dengan kewenangan dari instansi pembina.
2. Kebijakan serta prioritas bidang usaha yang berhak mendapatkan kuuran pinjaman modal.
3. Pembinaan sekaligus pendampingan Usaha Mikro, Keil an Menengah serta Koperasi,
4. Koordinasi perihal penyaluran kredit dengan pihak perbankan dan perusahaan penjamin.
5. Melakukan sosialisasi program kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
6. Koordinasi dengan lembaga daerah dan kebijakan terkait penjaminan kredit.

Untuk dapat mendukung penyaluran program kredit ini pemerintah juga sudah menunjuk lembaga penjamin. Selain itu, perlu anda ketahui jika nilai kredit atau pinjaman dana yang dikuurkan oleh bank pelaksana bersama perusahaan penjamin serta pemerintah sebesar maksimal Rp 500 juta untuk setiap debitur pelaku UMKM. Sedangkan untuk bunga maksimalnya sebesar 16 persen dalam setiap tahunnya. Bagi Usaha Mikro, Keil dan Menengah serta Koperasi yang akan mengajukan pinjaman kredit ini juga tidak akan dikenakan biaya Imbal Jasa Penjaminan atau IJP.